KPK Dapat Laporan Anggaran MBG Disunat jadi Rp 8 Ribu, Istana Buka Suara

Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menanggapi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendapat laporan anggaran makan bergizi gratis (MBG) menjadi Rp 8 ribu. Seharusnya, anggaran MBG itu Rp 10 ribu. 

Hasan menegaskan, laporan itu harusnya diverifikasi terlebih dulu.

"Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," kata Hasan kepada wartawan, dikutip Senin, 10 Maret 2025.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji akan turun tangan mengecek temuan KPK tersebut. Sehingga, kata Hasan, mendapat informasi yang utuh lokasi dan waktu kejadiannya.

"Perlu diketahui, bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost. Rata-rata di Indonesia barat memang nilainya Rp 10 ribu. Tapi di Kepulauan Mentawai nilainya Rp 14 ribu," ucap dia.

Hasan menambahkan, untuk rata-rata anggaran MBG di PAUD, kelas 1-4 SD di Jawa dan Sumatra Rp 7-9 ribu dengan 350 kalori. Sementara, kata Hasan, di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, anggarannya bisa mencapai Rp 41 ribu.

"BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota. Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Sebagai informasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan agar distribusi dana di Badan Gizi Nasional tak menyimpang di daerah. Ia mengaku telah mendapatkan laporan nilai makanan bergizi gratis yang tidak sesuai.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” ujar Setyo dalam keterangannya, Jumat, 7 Maret 2025.

KPK juga menyoroti potensi penyimpangan pada program tersebut. Maka itu, program tersebut perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” kata Setyo.

Namun, Setyo mengaku hal itu hanya sebatas informasi dan belum diverifikasi. KPK hanya mengingatkan agar pengelolaan dana MBG harus transparan demi kebaikan bersama.

"Maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," ujar dia.

Soal Putusan MK Gratiskan Sekolah Swasta, DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Pemerintah

Alokasi pendidikan pada APBN 2025 mencapai 20 persen atau Rp 724 triliun. Namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

VIVA.co.id

1 Juni 2025