Didakwa Menyuap dan Rintangi Penyidikan, Hasto Makin Yakin Kasusnya Daur Ulang Kepentingan Politik

Jakarta, VIVA – Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR dan merintangi penyidikan Harun Hasiku. Pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat 14 Naret 2025.

Menanggapi dakwaannya, Hasto justru semakin yakin kasus yang menjeratnya saat ini hanyalah kriminalisasi hukum.

"Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum, bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan-kepentingan politik di luarnya," ujar Hasto Kristiyanto kepada awak media.

Meski begitu, Hasto siap mengikuti seluruh proses hukum ke depannya. Dia mengaku masih percaya ada keadilan yang bakal ditegakkan.

"Semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum, tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita Republik ini tidak akan berdiri kokoh, jangankan untuk membangun, menghadirkan investor ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia," kata Hasto.

Hasto juga menilai bahwa kasusnya ini bisa dijadikan sebuah pelajaran terbaik dalam menegakkan hukum ke depannya.

"Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita," ujarnya.

Pada perkaranya, Hasto dinilai telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Pemberantasan TIpikor Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

VIVA.co.id

29 Juli 2025