KPK Jelaskan Alasan Berkurangnya Jumlah Kerugian Negara Akibat Korupsi LPEI

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Lembaga antirasuah juga baru mengungkap alasan berkurangnya nilai kerugian negara kasus tersebut.

KPK menyebut berkurangnya kerugian negara karena ada perbedaan nilai dolar Amerika Serikat saat ini. KPK mengatakan, sebelumnya kerugian negara akibat pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada PT Petro Energy mencapai 60 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp988,5 miliar. Tapi, jumlah ini kemudian menyusut jadi Rp846,9 miliar.

“Nilai kerugian negara awal sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat itu masih estimasi. Kalau yang terakhir itu sudah berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (PKN) resmi oleh auditor dan ada juga perbedaan nilai tukar dolar,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa 25 Maret 2025.

Pada perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka. Penetapan tersangka diumumkan KPK pada Senin 3 Maret 2025.

Lima orang tersangka tersebut yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, serta debitur dari PT Petro Energy yaitu Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta.

diduga telah terjadi benturan kepentingan atau konflik kepentingan dalam memuluskan proses pemberian kredit. LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada PT Petro Energy meski perusahaan itu tak layak. 

Selain itu ada dugaan pemalsuan dokumen pembelian maupun invoice oleh PT Petro Energy dan dilakukan window dressing atau upaya pengondisian terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut.

Fasilitas kredit yang digunakan juga dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Padahal, sudah ada perjanjian yang ditandatangani.

Meski begitu, KPK baru menahan sebagian tersangka kasus ini lantaran masih harus melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan.

Kejagung Dinilai Sudah Tepat Usut Kasus Korupsi Sritex

Pakar Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengatakan langkah Kejagung dalam mengusut dugaan kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank PT. Sritex.

VIVA.co.id

2 Juni 2025