Riza Chalid Tersangka, Legislator: Bukti Pertamina Dukung Penegakan Hukum

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo menilai, Pertamina sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid. 

”Ini menunjukkan manajemen Pertamina mendukung upaya Kejagung,” kata Sartono kepada wartawan, Senin, 14 Juli 2025. 

Sikap manajemen Pertamina tersebut, lanjut Sartono, juga sejalan dengan komitmen politik Presiden Prabowo untuk membangun sistem ekonomi nasional yang bersih dan adil. Termasuk di dalamnya, upaya membuka kasus korupsi tahap demi tahap, seperti membongkar kartel migas. 

”Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar,” ujarnya. 

Sartono berharap, tidak ada lagi praktik rente dan mafia. Dengan demikian, diharapkan pula Pertamina sebagai BUMN strategis, akan terus menuju ke arah yang lebih baik. 

Manajemen Pertamina, kata dia, memang terus membenahi diri. Antara lain dalam hal digitalisasi dan transparansi. Begitu pun Sartono berharap, Pertamina harus terus memperkuat Good Corporate Governance dan menjadikan sebagai prioritas utama. 

“Di Komisi VI DPR RI mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan sehingga betul-betul terasa di praktiknya. Dengan demikian, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh Rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua,” ucap Sartono.

Senada juga dikatakan pengamat hukum pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar.

Menurutnya, penetapan Riza Chalid sebagai tersangka, menggambarkan bahwa Pertamina mendukung langkah Kejagung.

Fickar sependapat, Pertamina memang terus membaik dan serius menciptakan kondisi perusahaan yang lebih bersih.

”Pertamina terlihat mendukung aparat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lembaganya. Kelihatannya memang sedang bersih-bersih,” ujarnya.

Bahkan, kata Fickar, Pertamina saat ini sudah mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Di antaranya, melalui penerapan transparansi di berbagai bidang. Karena itu, lanjut Fickar, dengan terungkapnya kasus korupsi ini, diharapkan menjadi momentum untuk terus menerus memperbaiki sistem di perusahaan tersebut.

”Pertamina tidak boleh memberi toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun,” imbuhnya.

Sudah 140 Hari usai Rumah Digeledah, Kapan KPK Periksa Ridwan Kamil?

KPK pada 10 Maret 2025 menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Bank BJB, dan menyita sejumlah kendaraan.

VIVA.co.id

29 Juli 2025