KPK Sita Duit Rp10 Miliar dari Pihak Terkait Korupsi Pengadaan Mesin EDC
Rabu, 9 Juli 2025 - 09:57 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sejumlah Rp10 miliar dari rekening pihak terkait dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di bank pemerintah pada tahun 2020–2024.
“Pada Senin dan Selasa kemarin (7-8 Juli 2025, red.), penyidik juga menyita uang sejumlah Rp10 miliar di rekening para pihak tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara di Jakarta, Rabu 9 Juli 2025.
Menurut Budi, penyitaan tersebut merupakan langkah awal dari pemulihan kerugian keuangan negara.
Disisi lain, KPK mengonfirmasi bahwa penyidik pada pekan ini telah memanggil saksi untuk penyidikan kasus tersebut.
“Pemeriksaan kepada para saksi itu untuk didalami keterangannya guna membantu penyidik dalam melacak pihak-pihak yang diduga berperan dan menerima aliran uang dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero),” jelasnya.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah dua lokasi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC tersebut pada 26 Juni 2025. Dua lokasi tersebut adalah Kantor BRI Pusat di Jalan Sudirman dan Gatot Subroto, Jakarta.
Pada tanggal yang sama, KPK lantas mengumumkan memulai penyidikan baru, yakni mengenai kasus pengadaan mesin EDC tersebut.
Sementara pada 30 Juni 2025, KPK mengumumkan nilai proyek pengadaan mesin EDC tersebut sebesar Rp2,1 triliun, dan mencegah sejumlah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri.
Baca Juga :
Beri Kemudahan dan Kenyamanan Bertransaksi, Pengguna BRImo Tumbuh 21,2 Persen Capai 42,7 Juta User
Mereka yang dicekal itu berinisial CBH, IU, DS, MI, AJ, IS, AWS, IP, KS, ELV, NI, RSK, dan SRD.
Dua dari 13 orang tersebut adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto (CBH) dan mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo (IU) yang saat ini merupakan Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia TBK atau Allo Bank.
Untuk sementara, KPK mengatakan kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut mencapai Rp700 miliar atau 30 persen dari nilai proyek pengadaan yang sebesar Rp2,1 triliun. KPK menyampaikan pernyataan tersebut pada 1 Juli 2025.
Cara BRI Insurance Syariah Dorong Kesadaran Finansial Tenaga Medis
BRI Insurance edukasi dokter RSPP soal pentingnya asuransi kerugian, dorong literasi keuangan syariah dan perlindungan aset bagi tenaga medis.
VIVA.co.id
23 Juli 2025
