Mahfudz Siddiq

'Berantas Terorisme, Jangan Seperti Nguber Layangan'

Anggota DPR Mahfudz Shiddiq
Sumber :
  • VIVA.co.id/Purna Karyanto Musafirian

Saya sih berharap itu tidak terjadi. Jadi segera. Bahwa nanti DPR nanti memberikan pertimbangan macam-macam, ya namanya 10 fraksi. Kan kita bukan satu partai. Ya kita lihat aja. Mudah-mudahan juga kalau penjelasannya clear, fraksi-fraksi bisa memberikan pendapat yang relatif sama.

img_title DPR Resmi Bentuk Pansus RUU Terorisme

Ada ketakutan ketika amnesti tidak diberikan mereka balik lagi ke hutan dan angkat senjata. Kedua, bila amnesti terlalu mudah diberikan itu memupuk separatisme juga?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kalau saya, dengan asusmi bahwa yang dilakukan oleh BIN dalam kasus Din Minimi itu adalah berangkat dari kebijakan pemerintah, artinya kebijakan yang seiya sekata dengan semua yang ada di dalamnya, itu bisa menjadi pola-pola penyelesaian untuk kasus separatisme.

img_title RI Kembali Dipercaya Pimpin Forum Anti-Terorisme Global

Termasuk OPM dan sebagainya?

Saya bahkan mengatakan kepada Pak Sutiyoso, saya pikir pola Din Minimi bisa juga diterapkan untuk kasus separatisme di Papua. Tapi asumsinya begitu ya, bahwa ini memang kebijakan pemerintah.

img_title Anggota DPR Dukung Keluarga Siyono Perkarakan Densus

Jadi dengan asumsi ini kebijakan pemerintah, kalau sampai Presiden tidak menyampaikan surat pemberian pertimbangan amnesti oleh DPR, ini ada persoalan yang lebih serius. Nanti Din Minimi merasa 'Ah tepu-tepu itu pemerintah. Orang Jawa tepu kita lagi.' Ya kan? Itu kan begitu. Pemerintah tipu.

Pemerintah itu identik dengan orang Jawa. Orang Jawa tipu. Udah gitu namanya Sutiyoso lagi kan. Presidennya, Joko Widodo. Soal dia mau balik ke hutan ya senjatanya dipegang sama negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tapi bagaimana dengan OPM? Dia akan lihat. 'Kita orang jangan kena tipu lagi ya. Seperti itu Din Minimi.' Matilah kita kan. Ya kan. 'Jangan kita orang bernegosiasi dengan pemerintah Jakarta, kena tipu kita orang.' Mati nggak? Apa pandangan dunia? Pemerintah Indonesia gimana, kok ternyata mereka melakukan suatu operasi intelijen tapi tidak satu menyeluruh.

Bayangin lah coba Menlu, para Dubes ditanyain itu, kira-kira mereka akan gimana tuh, gagap menjawabnya kan? Karena kasus ini sudah diekspos. Bukan hanya media nasional. Kalau DPR yang teriak tidak setuju itu persoalan lain, ini kan lain kamar. Ini kan satu kamar.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut