Menko Kumham Imipas Sebut Institusi TNI Tak Bisa Laporkan Ferry Irwandi ke Polisi
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa melaporkan konten kreator Ferry Irwandi ke polisi terkait dugaan pencemaran nama baik.
Hal itu, kata Yusril, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa delik aduan pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh individu, bukan lembaga institusi.
"Korbannya itu menurut keputusan MK adalah individu bukan lembaga institusi seperti TNI, hanya orang yang bisa, bukan institusi, jadi saya pikir masalah ini sudah selesai," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025 dikutip VIVA.co.id.
Yusril menyarankan agar pihak TNI memilih jalur dialog dengan CEO Malaka Project tersebut ketimbang langsung membawa kasus ini ke ranah hukum.
Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen J.O. Sembiring
- Dok. Istimewa
Yusril menyarankan agar pihak TNI berdialog dengan Ferry Irwandi untuk memahami apa yang sebenarnya disampaikan dan diinginkannya.
Ia menekankan bahwa langkah hukum harus menjadi pilihan terakhir jika jalur komunikasi dan dialog tidak bisa ditempuh.
Menurutnya, sikap positif perlu ditunjukkan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Yusril juga mengatakan dialog sebaiknya menjadi langkah awal, sementara jalur hukum hanya diambil jika tidak ada lagi jalan lain.
TNI Pertimbangkan Langkah Hukum
Sebelumnya, Mabes TNI menyatakan tengah mengkaji langkah hukum terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ferry Irwandi.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah, menjelaskan bahwa pihaknya mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang UU ITE.
Putusan itu memperjelas bahwa laporan pencemaran nama baik hanya bisa dilakukan oleh individu, bukan institusi.
“Dengan adanya keputusan MK 105/2024 tersebut, TNI juga akan menimbang secara cermat langkah-langkah hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Freddy, Kamis, 11 September 2025.
Freddy menilai dugaan temuan patroli siber terhadap konten Ferry Irwandi bukan hanya merugikan TNI, tetapi juga bisa memecah belah masyarakat serta mengadu domba antara TNI dan Polri.
“Kami menegaskan bahwa langkah hukum ini bukan semata-mata demi kepentingan institusi TNI. Melainkan demi menjaga martabat dan kehormatan seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas, serta menjaga persatuan kesatuan bangsa dan stabilitas keamanan nasional,” tutup Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianza.
